Seorang profesional berarti seseorang yang memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, disamping itu ada pula unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa (occupation) yang semata-mata bertujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan.
Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional atau developer TI dengan klien, antara para professional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa) misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program sesuka hatinya, melainkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat program tersebut, seperti tujuan dari pembuatan program, untuk user yang bagaimana kemudian seorang profesional harus dapat menjamin keamanan (security) sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (seperti hacker, cracker, dll).
Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan TI telah menimbulkan berbagai isu etika, diantaranya rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor e-mail, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja (kamera tersembunyi). Pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu/pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan, dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Kepemilikan dan nilai informasi (hak cipta intelektual). Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak.
Penggandaan/pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan film. Ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat canggih memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat. Aspek-Aspek Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Profesi IT dilihat dari aspek Teknologi
Semua teknologi adalah pedang bermata dua, ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat. Contoh teknologi nuklir dapat memberikan sumber energi tetapi nuklir juga enghancurkan kota hirosima. Seperti halnya juga teknologi kumputer, orang yang sudah memiliki keahlian dibidang Komputer bisa membuat teknologi yang bermanfaat tetapi tidak jarang yang melakukan kejahatan.
Dari Aspek Hukum Hukum untuk mengatur aktifitas di internet terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya antara lain masih menjadi perdebatan. Pelanggaran Hak Cipta Merupakan masalah tentang pengakuan hak cipta dan kekayaan intelektual, dengan kasus seperti pembajakan, cracking, illegal software. Berdasarkan laporan Bussiness Software Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) dalam Annual Global Software Piracy 2007, dikatakan Indonesia menempati posisi 12 sebagai negara terbesar dengan tingkat pembajakan software. Etika Teknologi Informasi dalam Undang-undang Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal diatas, makadibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang Teknologi Informasi ini diantaranya adalah :
• UU HAKI (Undang-undang Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 didalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta.
• UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang Pornografi di Internet, Transaksi di Internet dan Etika penggunaan Internet
Jumat, 26 November 2010
UU ITE Pasal 41 – Pasal 45
Pasal 41
1.Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2.Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3.Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Analisis :
Pasal 41 yang termasuk dalam bab IX (peran pemerintah dan peran masyarakat) menyebutkan peranan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi. Pada ayat (1) masyarakat diberikan hak untuk menyelenggarakan sistem dan penggunaanya dan Transaksi yang berhubungan dengan bidang Elektronik melalui sarana Teknologi Informasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada ayat (2), ayat ini ditujukan untuk mendukung ayat (1) dimana masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat melalui Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pada ayat (3), dijelaskan fungsi dari lembaga secara singkat yaitu lembaga dapat berfungsi sebagai konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Analisis :
Pasal 42 yang merupakan awal dari pasal-pasal penyidikan. Menjelasakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana terkait sistem informasi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.
Pasal 43
1.Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3.Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4.Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a)Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pinada berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
b)Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini.
c)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
d)Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badana Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
e)Melakukan pemeriksaan terhadapa alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
f)Melakukan penggeledahan tehadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentua Undang-Undang ini.
g)Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunaka secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
h)Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i)Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku
6.Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kasilnya kepada penuntut umum
8.Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik Negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.
Analisis :
Pasal 43 ayat (1), menerangkan bahwa penyidik selain Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah dapat diberikan hak sebagai penyidik selama lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi sesuai dengan Hukum Acara Pidana bidang Teknologi Informasi. Pada ayat (2), penyidikan dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keuntungan data sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan pada ayat ini menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan tanpa mengganggu privasi dan layana publik, dilakukan berdasarkan data yang akurat. Pada ayat (3), pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti sistem elektronik harus melalui prosedur dan seijin ketua peradilan setempat. Pada ayat (4), ditekankan bahwa barang bukti yang akan disidik atapun yang akan disita harus tetap terjaga kondisinya seperti semula dan merupakan tanggung jawab penyidik selama kegiatan tersebut berlangsung. Pada ayat (5), menjelaskan mengenai wewenang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik yaitu : diberikan hak untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berhak memanggil setiap orang untuk dimintai kesaksiannya atau diperiksa sebagai tersangka. Berkewajiban melakukan periksaan terhadap setiap keterangan ataupun kesaksian yang terkait dengan tindak pidana. Juga diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana, setelah dilaksanakannya penyelidikan terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh saksi/pelapor. Melakukan pemeriksaan terhadap alat atau sarana yang digunakan, melakukan penggeledahan terhadap tempat dan diberikan hak untuk melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan sarana TI. Diberikan hak untuk meminta bantuan ahli guna melancarkan penyelidikan dan diberikan hak untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang. Pada ayat (6), dalam ha penangkapan dan penahanan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan. Pada ayat (7), penyidik berkoordinasi dengan pejabat polisi Negara republic Indonesia terkait dengan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum. Pada ayat (8), penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik dari Negara lain guna berbagi informasi dan alat bukti guna mengungkap tindak pidana.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
a.Alat bukti sebagaiamana dimaksud dalam ketentuan PerundangUndangan; dan
b.Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Analisis :
Alat bukti penyidikan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat berupa Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
1.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapal Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Analisis :
Pada ayat (1), Setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (1-4), terkait melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman yang dapat diakses melalui media Elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pada ayat (2), seperti yang disebutkan pada pasal 28 ayat (1-2) bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen serta menfitnah yang ditujukan untuk permusuhan antar SARA dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pda ayat (3), seperti yang disebutkan pada pasal 29 bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana penjara maksimum 12 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00
1.Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2.Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3.Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Analisis :
Pasal 41 yang termasuk dalam bab IX (peran pemerintah dan peran masyarakat) menyebutkan peranan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi. Pada ayat (1) masyarakat diberikan hak untuk menyelenggarakan sistem dan penggunaanya dan Transaksi yang berhubungan dengan bidang Elektronik melalui sarana Teknologi Informasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada ayat (2), ayat ini ditujukan untuk mendukung ayat (1) dimana masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat melalui Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pada ayat (3), dijelaskan fungsi dari lembaga secara singkat yaitu lembaga dapat berfungsi sebagai konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Analisis :
Pasal 42 yang merupakan awal dari pasal-pasal penyidikan. Menjelasakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana terkait sistem informasi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.
Pasal 43
1.Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3.Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4.Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a)Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pinada berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
b)Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini.
c)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
d)Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badana Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
e)Melakukan pemeriksaan terhadapa alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
f)Melakukan penggeledahan tehadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentua Undang-Undang ini.
g)Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunaka secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
h)Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i)Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku
6.Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kasilnya kepada penuntut umum
8.Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik Negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.
Analisis :
Pasal 43 ayat (1), menerangkan bahwa penyidik selain Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah dapat diberikan hak sebagai penyidik selama lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi sesuai dengan Hukum Acara Pidana bidang Teknologi Informasi. Pada ayat (2), penyidikan dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keuntungan data sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan pada ayat ini menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan tanpa mengganggu privasi dan layana publik, dilakukan berdasarkan data yang akurat. Pada ayat (3), pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti sistem elektronik harus melalui prosedur dan seijin ketua peradilan setempat. Pada ayat (4), ditekankan bahwa barang bukti yang akan disidik atapun yang akan disita harus tetap terjaga kondisinya seperti semula dan merupakan tanggung jawab penyidik selama kegiatan tersebut berlangsung. Pada ayat (5), menjelaskan mengenai wewenang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik yaitu : diberikan hak untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berhak memanggil setiap orang untuk dimintai kesaksiannya atau diperiksa sebagai tersangka. Berkewajiban melakukan periksaan terhadap setiap keterangan ataupun kesaksian yang terkait dengan tindak pidana. Juga diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana, setelah dilaksanakannya penyelidikan terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh saksi/pelapor. Melakukan pemeriksaan terhadap alat atau sarana yang digunakan, melakukan penggeledahan terhadap tempat dan diberikan hak untuk melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan sarana TI. Diberikan hak untuk meminta bantuan ahli guna melancarkan penyelidikan dan diberikan hak untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang. Pada ayat (6), dalam ha penangkapan dan penahanan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan. Pada ayat (7), penyidik berkoordinasi dengan pejabat polisi Negara republic Indonesia terkait dengan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum. Pada ayat (8), penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik dari Negara lain guna berbagi informasi dan alat bukti guna mengungkap tindak pidana.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
a.Alat bukti sebagaiamana dimaksud dalam ketentuan PerundangUndangan; dan
b.Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Analisis :
Alat bukti penyidikan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat berupa Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
1.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapal Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Analisis :
Pada ayat (1), Setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (1-4), terkait melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman yang dapat diakses melalui media Elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pada ayat (2), seperti yang disebutkan pada pasal 28 ayat (1-2) bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen serta menfitnah yang ditujukan untuk permusuhan antar SARA dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pda ayat (3), seperti yang disebutkan pada pasal 29 bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana penjara maksimum 12 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00
Programer / pemprogram
Pemrogram komputer atau pemrogram saja atau pengembang perangkat lunak adalah profesi yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman seperti Perl, C++, Python, VB, VB.Net, PHP, Perl, Phyton dan lain-lain.
A.Sistem dan aplikasi
Pemrogram komputer umumnya dikelompokkan atas dua kelompok utama yaitu pemrogram aplikasi dan pemrogram sistem. Pemrogram aplikasi menulis program untuk menangani sebuah tugas khusus seperti program untuk melacak persediaan barang dalam suatu organisasi. Pemrogram sistem menulis program yang berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan perangkat lunak sistem komputer seperti sistem operasi dan sistem manajemen basis data. Pemrogram sistem membuat program yang menentukan bagaimana jaringan komputer, komputer dan CPU bekerja.
Sistem manajemen basis data (Bahasa Inggris: database management system, DBMS), atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan, SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung (back office) suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle, SQL server 2000/2003, MS Access, MySQL dan sebagainya. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan masnipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya BMS maka data pada umumnya disimpan dalam bentuk flatfile, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarangpun masih ada aplikasi yang menimpan data dalam bentuk flat secara langsung. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat yang optimal jika ukuran filenya relatif kecil, seperti file passwd. File passwd pada umumnya hanya igunakan untuk menyimpan nama yang jumlahnya tidak lebih dari 1000 orang. Selain dalam bentuk flat file, penyimpanan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program bantu seperti spreadsheet. Penggunaan perangkat lunak ini memperbaiki beberapa kelemahan dari flat file, seperti bertambahnya kecepatan dalam pengolahan data. Namun demikian metode ini masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang masih kurang. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet, diantaranya :
1.Performance yang idapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Disamping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori
2.Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redudansi sering terjadi dalam DBMS. Redudansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan.
3.Independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS.
4.Sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan DBMS dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebiih terjamin dari pada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar.
5.Sekuritas. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluwesan dalam pemberian hak akses kepada pengguna.
B.Bahasa pemrograman
Komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar (instruction set). Komputer hanya dapat diberi perintah yang terdiri dari perintah-perintah dasar tersebut. Perintah-perintah yang lebih rumit (misalnya mengurutkan suatu daftar sesuai abjad) harus diterjemahkan menjadi serangkaian perintah-perintah dasar yang dapat dimengerti komputer (perintah-perintah yang termasuk dalam instruction set komputer tersebut) yang pada akhirnya dapat mennyelesaikan tugas yang diinginkan, meskipun dijalankan dengan beberapa operasi dasar, bukan satu operasi rumit.
Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi kumpulan perintah-perintah dasar tersebut. Penerjemahan dilakukan oleh program komputer yang disebut kompilator (compiler). Setiap bahasa pemrograman mempunyai kompilatornya sendiri. Contohnya, kompilator C++ tidak akan mengerti program yang ditulis dengan bahasa Java. Sintaks dari bahasa pemrograman lebih mudah dipahami oleh manusia daripada sintaks perintah dasar. Namun tentu saja komputer hanya dapat melaksanakan perintah dasar itu. Maka di sinilah peran penting kompilator sebagai perantara antara bahasa pemrograman dengan perintah dasar.
Kegiatan membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman disebut pemrograman komputer. Contoh bahasa pemrogaman adalah bahasa FORTRAN, COBOL, BASIC, JAVA, dan C++.
A.Sistem dan aplikasi
Pemrogram komputer umumnya dikelompokkan atas dua kelompok utama yaitu pemrogram aplikasi dan pemrogram sistem. Pemrogram aplikasi menulis program untuk menangani sebuah tugas khusus seperti program untuk melacak persediaan barang dalam suatu organisasi. Pemrogram sistem menulis program yang berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan perangkat lunak sistem komputer seperti sistem operasi dan sistem manajemen basis data. Pemrogram sistem membuat program yang menentukan bagaimana jaringan komputer, komputer dan CPU bekerja.
Sistem manajemen basis data (Bahasa Inggris: database management system, DBMS), atau kadang disingkat SMBD, adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan, SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung (back office) suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle, SQL server 2000/2003, MS Access, MySQL dan sebagainya. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan masnipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya BMS maka data pada umumnya disimpan dalam bentuk flatfile, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarangpun masih ada aplikasi yang menimpan data dalam bentuk flat secara langsung. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat yang optimal jika ukuran filenya relatif kecil, seperti file passwd. File passwd pada umumnya hanya igunakan untuk menyimpan nama yang jumlahnya tidak lebih dari 1000 orang. Selain dalam bentuk flat file, penyimpanan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan program bantu seperti spreadsheet. Penggunaan perangkat lunak ini memperbaiki beberapa kelemahan dari flat file, seperti bertambahnya kecepatan dalam pengolahan data. Namun demikian metode ini masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang masih kurang. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet, diantaranya :
1.Performance yang idapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file. Disamping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori
2.Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redudansi sering terjadi dalam DBMS. Redudansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan.
3.Independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS.
4.Sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. kemudahan di dalam melakukan bagi pakai dengan DBMS dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebiih terjamin dari pada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar.
5.Sekuritas. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluwesan dalam pemberian hak akses kepada pengguna.
B.Bahasa pemrograman
Komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar (instruction set). Komputer hanya dapat diberi perintah yang terdiri dari perintah-perintah dasar tersebut. Perintah-perintah yang lebih rumit (misalnya mengurutkan suatu daftar sesuai abjad) harus diterjemahkan menjadi serangkaian perintah-perintah dasar yang dapat dimengerti komputer (perintah-perintah yang termasuk dalam instruction set komputer tersebut) yang pada akhirnya dapat mennyelesaikan tugas yang diinginkan, meskipun dijalankan dengan beberapa operasi dasar, bukan satu operasi rumit.
Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi kumpulan perintah-perintah dasar tersebut. Penerjemahan dilakukan oleh program komputer yang disebut kompilator (compiler). Setiap bahasa pemrograman mempunyai kompilatornya sendiri. Contohnya, kompilator C++ tidak akan mengerti program yang ditulis dengan bahasa Java. Sintaks dari bahasa pemrograman lebih mudah dipahami oleh manusia daripada sintaks perintah dasar. Namun tentu saja komputer hanya dapat melaksanakan perintah dasar itu. Maka di sinilah peran penting kompilator sebagai perantara antara bahasa pemrograman dengan perintah dasar.
Kegiatan membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman disebut pemrograman komputer. Contoh bahasa pemrogaman adalah bahasa FORTRAN, COBOL, BASIC, JAVA, dan C++.
Kata Pengantar
Puja dan puji syukur kami panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya lah blog ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tidak Lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing Mata Kuliah Etika Profesi pada Program Studi Manajemen Informatika semester 5 Bapak I Gede Suputra Widharma, S.T., M.T. Pada Mata Kuliah ini, setiap mahasiswa diharapkan mampu memahami makna dari Etika Profesi tersebut dan mengetahui jenis Profesi yang berhubungan dengan dunia Teknologi dan Informasi. Mahasiswa dibagi berkelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 2 orang mahasiswa. Setiap kelompok nantinya akan diminta untuk membahas profesi apa yang dipilih. Dalam mata kuliah ini juga dibahas masalah Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Teknologi. Undang-Undang inilah yang nantinya menjadi Landasan Utama setiap Profesi yang berhubungan dengan Teknologi dan Informasi.
Dalam Blog ini akan membahas salah satu profesi yang berhubungan dengan dunia teknologi dan informasi. Salah satu profesi yang akan kelompok kami bahas adalah profesi seorang programer. Programer atau seseorang yang mampu menciptakan suatu program aplikasi merupakan suatu profesi yang sudah tidak asing lagi kita dengar terutama diwilayah Indonesia. Kini sudah tidak asing lagi, anak bangsa yang sudah mampu menghasilkan suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh orang banyak dan bahkan sudah mampu bersaing dengan dunia internasional dan memiliki daya jual yang tinggi dibidangnya. Dari uraian diataslah, kami mengangkat Profesi Programer ini sebagai judul dari blog kami.
Langganan:
Postingan (Atom)