Pasal 41
1.Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2.Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3.Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
Analisis :
Pasal 41 yang termasuk dalam bab IX (peran pemerintah dan peran masyarakat) menyebutkan peranan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi. Pada ayat (1) masyarakat diberikan hak untuk menyelenggarakan sistem dan penggunaanya dan Transaksi yang berhubungan dengan bidang Elektronik melalui sarana Teknologi Informasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada ayat (2), ayat ini ditujukan untuk mendukung ayat (1) dimana masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat melalui Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pada ayat (3), dijelaskan fungsi dari lembaga secara singkat yaitu lembaga dapat berfungsi sebagai konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Analisis :
Pasal 42 yang merupakan awal dari pasal-pasal penyidikan. Menjelasakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana terkait sistem informasi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE.
Pasal 43
1.Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3.Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4.Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a)Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pinada berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
b)Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini.
c)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
d)Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau Badana Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
e)Melakukan pemeriksaan terhadapa alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
f)Melakukan penggeledahan tehadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentua Undang-Undang ini.
g)Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunaka secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
h)Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
i)Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku
6.Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kasilnya kepada penuntut umum
8.Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik Negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.
Analisis :
Pasal 43 ayat (1), menerangkan bahwa penyidik selain Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah dapat diberikan hak sebagai penyidik selama lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi sesuai dengan Hukum Acara Pidana bidang Teknologi Informasi. Pada ayat (2), penyidikan dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keuntungan data sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan pada ayat ini menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan tanpa mengganggu privasi dan layana publik, dilakukan berdasarkan data yang akurat. Pada ayat (3), pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti sistem elektronik harus melalui prosedur dan seijin ketua peradilan setempat. Pada ayat (4), ditekankan bahwa barang bukti yang akan disidik atapun yang akan disita harus tetap terjaga kondisinya seperti semula dan merupakan tanggung jawab penyidik selama kegiatan tersebut berlangsung. Pada ayat (5), menjelaskan mengenai wewenang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik yaitu : diberikan hak untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berhak memanggil setiap orang untuk dimintai kesaksiannya atau diperiksa sebagai tersangka. Berkewajiban melakukan periksaan terhadap setiap keterangan ataupun kesaksian yang terkait dengan tindak pidana. Juga diberikan hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana, setelah dilaksanakannya penyelidikan terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh saksi/pelapor. Melakukan pemeriksaan terhadap alat atau sarana yang digunakan, melakukan penggeledahan terhadap tempat dan diberikan hak untuk melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan sarana TI. Diberikan hak untuk meminta bantuan ahli guna melancarkan penyelidikan dan diberikan hak untuk menghentikan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang. Pada ayat (6), dalam ha penangkapan dan penahanan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan. Pada ayat (7), penyidik berkoordinasi dengan pejabat polisi Negara republic Indonesia terkait dengan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum. Pada ayat (8), penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik dari Negara lain guna berbagi informasi dan alat bukti guna mengungkap tindak pidana.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
a.Alat bukti sebagaiamana dimaksud dalam ketentuan PerundangUndangan; dan
b.Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Analisis :
Alat bukti penyidikan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat berupa Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
1.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapal Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3.Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Analisis :
Pada ayat (1), Setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (1-4), terkait melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman yang dapat diakses melalui media Elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pada ayat (2), seperti yang disebutkan pada pasal 28 ayat (1-2) bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian terhadap konsumen serta menfitnah yang ditujukan untuk permusuhan antar SARA dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara maksimum 6 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,00. Pda ayat (3), seperti yang disebutkan pada pasal 29 bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana penjara maksimum 12 tahun dan /atau denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00
wow
BalasHapus